TOPIK MEDIA, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Hingga akhir Mei 2026, sebanyak 2.213 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih berstatus ditangguhkan atau dihentikan sementara karena belum memenuhi standar operasional dan ketentuan teknis yang ditetapkan.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, mengatakan langkah penangguhan dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas layanan dan keamanan pangan bagi para penerima manfaat program MBG.
“Penangguhan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, laporan masyarakat, inspeksi lapangan, serta pemantauan terhadap berbagai kejadian yang terjadi selama pelaksanaan program,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Data BGN mencatat, sejak Program MBG mulai berjalan pada 6 Januari 2025 hingga 29 Mei 2026, sebanyak 27.208 SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 8.182 SPPG pernah dikenakan sanksi penangguhan.
Namun demikian, sebagian besar telah melakukan perbaikan dan kembali beroperasi. Sebanyak 5.659 SPPG dinyatakan telah memenuhi ketentuan dan diizinkan melanjutkan pelayanan, sementara 2.213 lainnya masih menjalani masa evaluasi dan pembenahan.
