TOPIK MEDIA, JAKARTA – Gelombang gugatan terhadap kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di berbagai negara menunjukkan pola yang semakin menguat: ketika ruang digital menimbulkan luka, teknologi kerap menjadi pihak pertama yang dituding. AI diposisikan sebagai sumber masalah, sementara peran manusia sebagai pengguna sering kali luput dari sorotan.
Dalam konteks ketimpangan literasi digital dan meningkatnya risiko terhadap kelompok rentan, negara-negara mulai mengambil sikap. Namun, pendekatan yang ditempuh bukan semata menghakimi mesin, melainkan membangun pagar kebijakan agar AI tidak beroperasi di ruang tanpa kendali dan tanggung jawab.
Dalam beberapa bulan terakhir, AI lebih sering muncul dalam pemberitaan sebagai “terdakwa” ketimbang inovasi. ChatGPT digugat karena dituding memberikan panduan bunuh diri, sementara Grok—produk AI milik Elon Musk—menuai kecaman global karena memungkinkan pembuatan gambar pornografi, termasuk konten non-konsensual yang melibatkan anak-anak dan figur publik. Dalam situasi tersebut, AI kerap disebut sebagai penyebab utama ketika ruang digital berubah menjadi ruang luka.
Bahasa yang digunakan dalam pemberitaan dan pernyataan hukum turut membentuk persepsi. AI digambarkan seolah-olah “memberi”, “mengajarkan”, dan “menghasilkan” secara aktif. Perlahan, mesin ditempatkan sebagai subjek yang memiliki kehendak dan niat, sehingga dianggap layak dimintai pertanggungjawaban.
Padahal, terdapat fakta mendasar yang kerap terlewat: tidak ada satu pun keluaran AI yang lahir tanpa permintaan manusia. Tidak ada teks, gambar, atau respons yang muncul tanpa input. AI tidak memulai percakapan, tidak mengajukan ide, dan tidak memiliki dorongan moral. Ia hanya merespons instruksi yang diberikan.
