BGN menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menjaga kualitas layanan gizi, terutama dalam aspek kebersihan dan sanitasi. Dengan meningkatnya kepatuhan, operasional SPPG diharapkan dapat kembali berjalan normal secara bertahap.
Dalam rinciannya, penghentian operasional SPPG terbagi dalam dua kategori, yakni kejadian menonjol (KM) dan non-kejadian menonjol. Untuk KM, kasus gangguan pencernaan pada penerima manfaat tercatat di wilayah Sumatera sebanyak 17 SPPG, Jawa 27 SPPG, serta wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua sebanyak 28 SPPG.
Sementara itu, penghentian non-kejadian menonjol antara lain disebabkan ketidaksesuaian pembangunan dapur dengan petunjuk teknis, dengan rincian wilayah Sumatera 198 SPPG, Jawa 464 SPPG, dan wilayah lainnya 30 SPPG.
Adapun SPPG yang masih berstatus dihentikan operasional saat ini tercatat sebanyak 215 unit di wilayah Sumatera, 491 unit di Jawa, serta 58 unit di wilayah lainnya.
BGN menegaskan langkah ini merupakan bagian dari pengawasan nasional guna memastikan layanan gizi kepada masyarakat tetap aman, berkualitas, dan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.**
Sumber: Antara
(Red)
